KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Berbicara tentang perekonomian Indonesia, yang akan terpikir di benak kita adalah tentang kondisi dan keadaan ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah.pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia.

Yang pertama adalah kebijakan fiskal. kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. salah satu bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.

Kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. kebijakan moneter adalah kebijakan dengan sasaran mempengaruhi jumlah uang yang beredar. jumlah uang yang beredar dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia. selain dengan langsung menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatur jumlah uang yang beredar juga bisa menggunakan BI Rate. BI rate adalah instrumen dari pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga simpanan jangka pendek, misalnya Surat Berharga Indonesia. biasanya bank-bank umum akan menaikkan atau menurunkan suku bunganya seiring dengan naik atau turunnya BI Rate. maka dari itu, saat BI Rate diturunkan, suku bunga kredit juga turun, sehingga biaya investasi ikut turun. dari sini, diharapkan investasi meningkat. kebijakan moneter juga berpengaruh dalam perdagangan internasional dengan mengendalikan tarif ekspor impor. jika tarif impor naik, dorongan untuk impor berkurang. jika tarif impor turun, dorongan untuk impor bertambah dan harga barang-barang impor menjadi lebih murah.

http://penxpower.wordpress.com/2009/02/20/berbagai-kebijakan-pemerintah-dalam-perekonomian-indonesia/

http://dinitriwardani.wordpress.com/2009/03/27/kebijakan-pemerintah-dalam-perekonomian-indonesia/

Perbedaan PDB Indonesia dengan Malaysia

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pendapatan per kapita penduduk Indonesia tahun ini bisa mencapai US$3.000. Pendapatan ini naik dibanding tahun lalu yang hanya US$2.600.

Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, dalam setahun pendapatan per kapita penduduk Indonesia naik US$400, karena terbantu oleh pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai enam persen tahun ini.

"Dengan asumsi realisasi pertumbuhan ekonomi 6,0 persen, pendapatan per kapita US$3.000 bisa sampai," kata Rusman kepadaVIVAnews.com di Jakarta.

Meski sudah mencapai angka US$3.000, menurut dia, pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih lebih rendah dibanding negara tetangga, seperti Malaysia yang sudah di kisaran US$10.000.

Menurut Rusman, bila dibandingkan secara relatif di kawasan Asean, pendapatan per kapita tertinggi adalah Brunei Darussalam, sedangkan Indonesia menduduki peringkat kelima. Berikutnya setelah Brunei adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Burma, dan Kamboja.

"Brunei tertinggi karena hitungan dari PDB (produk domestik bruto) atas jumlah penduduknya sedikit. Sedangkan Indonesia dengan PDB besar, tapi jumlah penduduk juga relatif terbanyak," kata Rusman.

Mengacu data World Development Indicators Database yang dirilis Bank Dunia 2009, Malaysia berada di urutan ke-79 dengan PDB per kapita sebesar US$13.740 per tahun, Indonesia tercantum berada di urutan ke-146 dengan US$3.830 per tahun.

Artinya, dari porsi kekayaan, penduduk Malaysia yang populasinya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia secara rata-rata lebih makmur dari Indonesia.

Tapi Rusman mengatakan, penguatan nilai tukar rupiah juga membantu kenaikan pendapatan per kapita Indonesia. "Faktor kedua adalah (pendapatan) per kapita terbantu dengan adanya penguatan nilai tukar rupiah," kata dia.

Rusman juga menjelaskan bahwa bila kekuatan ekonomi dibandingkan dari potensi ekonomi, secara keseluruhan kekuatan ekonomi Indonesia jauh lebih besar dari Malaysia. Saat ini, data BPS mencatat, PDB Indonesia cukup tinggi di Asean.

Secara resmi angka PDB dan pendapatan per kapita ini nantinya oleh BPS akan diumumkan pada pertengahan Februari 2011.

SUMBER : http://bisnis.vivanews.com/news/read/195109-malaysia-atau-indonesia--siapa-paling-makmur-

2. Perbedaan Data Kemiskinan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Bali

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di DKI

Jakarta pada bulan Maret 2010 sebesar 312,18 ribu (3,48 persen). Dibandingkan

dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2009 yang berjumlah 323,17 ribu (3,62

persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 10,99 ribu. Hal ini disebabkan

antara lain oleh:

a) Kondisi ekonomi makro yang relatif stabil dimana pertumbuhan ekonomi triwulan

1 tahun 2010 mencapai angka 6,21 persen.

b) Pada bulan Januari – Maret 2010 inflasi sebesar 0,92 persen.

c) UMP di DKI Jakarta terjadi peningkatan dari 1.069.865 rupiah pada tahun 2009

menjadi Rp 1.118.009 pada 2010.

Garis Kemisknan (GK) tahun 2010 sebesar Rp 331.169 per kapita per bulan, lebih

tinggi dibanding GK tahun 2009 yang sebesar Rp 316.936 per kapita per bulan.

Komposisi Garis Kemiskinan menunjukkan bahwa Garis Kemiskinan Makanan sebesar

Rp 213.487 (64,46 persen) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan sebesar Rp 117.682

(35,54 persen).

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah

beras, rokok kretek filter, daging ayam ras dan telur ayam ras. Komoditi Non-Makanan

yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan dan

listrik, pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan.

Keadaan tahun 2010 dibanding dengan keadaan tahun 2009 :

a. Angka kemiskinan (P0) turun 0,14 poin dari 3,62 persen menjadi 3,48 persen.

b. Rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P1)

menurun dari 0,57 menjadi 0,45.

c. Ketimpangan pengeluaran penduduk miskin (P2) semakin menyempit yaitu dari 0,14

menjadi 0,11.

BPS PROVINSI DKI JAKARTA 2

Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 21/07/31/Th. XII, 1 Juli 2010 :

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2009-Maret 2010

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2010 sebesar 312,18 ribu orang

(3,48 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 sebesar 323,17 ribu orang

(3,62 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 10,99 ribu. Hal ini disebabkan antara

lain oleh:

a. Kondisi ekonomi makro yang relatif stabil dimana pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun

2010 mencapai angka 6,21 persen.

b.Pada bulan Januari–Maret 2010 inflasi sebesar 0,92 persen.

c.UMP di DKI Jakarta terjadi peningkatan dari 1.069.865 rupiah pada tahun 2009 menjadi

1.118.009 rupiah pada 2010

Garis Kemiskinan di Provinsi Bali Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 2000 - 2010

Tahun	Garis Kemiskinan
	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	95 826	82 413	-
2001	105 515	90 745	-
2002	145 650	118 463	130 586
2003	158 415	130 668	141 179
2004	158 639	136 166	-
2005	166 962	136 897	152 519
2006	174 038	142 579	161 763
2007	179 141	147 963	165 954
2008	190 026	158 206	176 569
2009	211 461	176 003	196 466
2010	222 868	188 071	208 152
Sumber: Bali Dalam Angka 2010

Berdasarkan data per Maret 2010, Provinsi Bali ''mengoleksi'' 174.930 jiwa penduduk miskin. Jika dikomparasikan dengan populasi penduduk Bali yang mencapai 3,5 juta jiwa, maka persentase penduduk miskin itu berada di level 4,88 persen.

Selain masalah penduduk miskin, Bali juga dibelit masalah pengangguran. Berdasarkan data terakhir, jumlah pengangguran 75.635 orang. Rinciannya, 11.718 orang penggangguran (15,49 persen) berkualifikasi lulusan universitas, 7.079 orang (9,36 persen) berkualifikasi akademi/diploma, 17.032 orang (22,52 persen) berkualifikasi SMK, 21.482 orang (28,40 persen) berkualifikasi SMA, 9.080 orang (12,00 persen) berkualifikasi SMP dan 9.244 orang (12,22 persen) berkualifikasi SD ke bawah. Lantas, apa langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemprov Bali guna memangkas jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Bali?

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Ir. I Nengah Suarca, M.Si. mengatakan jumlah penduduk miskin di Bali berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal itu erat kaitannya dengan kondisi perekonomian Bali yang sebagian besar tergantung dari sektor pariwisata. Dengan kata lain, keterpurukan sektor pariwisata yang terjadi pascatragedi bom Bali I dan II, memberi tamparan sangat telak bagi perekonomian Bali secara menyeluruh. Bukan hanya pekerja di sektor pariwisata, juga mendatangkan dampak negatif bagi pekerja di sektor lainnya seperti industri kecil-menengah, perdagangan bahkan pertanian. Namun dengan kerja keras pemerintah bersama dunia usaha, maka ekonomi Bali berangsur-angsur mulai normal. Sejalan dengan itu, jumlah warga miskin juga berangsur-angsur berkurang.

sumber : http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=40252

http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=119&od=6&id=6

www.bps.go.id